Beranda Dinamika Gerakan

Perempuan Desa, Sebulan Ikut Pendidikan

175
BERBAGI

New Picture (2)Selama satu bulan sejak 16 Juli – 15 Agustus 2007, HAPSARI (Himpunan Serikat Perempuan Indonesia) Sumatera Utara menyelenggarakan Pendidikan Kepemimpinan Gerakan Perempuan di dua tempat, Jakarta dan Bandung bekerjasama dengan PERGERAKAN (Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan) Bandung, dan Hivos Jakarta. Pendidikan ini diikuti oleh sembilan (9) orang peserta yang merupakan utusan dari pengurus Serikat Perempuan Independen anggota HAPSARI dari Sumatera Utara, Sulawesi Tengah (Poso) dan satu organisasi mitra dari Bali. Satu dari sembilan peserta adalah laki-laki, dari Serikat Nelayan Merdeka (SNM) kab.Serdang Bedagai.

Ini adalah salah satu proses kaderisasi kepemimpinan gerakan perempuan desa yang menjadi agenda dari penjabaran visi dan misi HAPSARI sebagai wadah untuk membangun kepemimpinan perempuan yang demokratis dan mandiri. Ke-sembilan orang peserta adalah mereka yang secara resmi diutus oleh organisasinya dan memenuhi kriteria, yaitu ;

  1. Dari unsure kepengurusan serikat tingkat kabupaten,
  2. Sudah pernah mengikuti pendidikan kepemimpinan dasar dan lanjutan yang diadakan oleh HAPSARI, 3). Mendapat mandate resmi dari serikat (organisasinya), dan
  3. Bersedia mengikuti seluruh proses pendidikan selama 1 bulan.

Pelaksanaan pendidikan ini diltarbelakangi oleh hasil analisa terhadap dampak pencapaian misi HAPSARI sebagai organisasi yang hendak mendorong dan mewadahi tumbuhnya gerakan perempuan, terutama gerakan perempuan pedesaan. Karena gerakan perempuan yang dibangun HAPSARI selama ini ternyata telah mengakar, dengan tumbuhnya serikat-serikat perempuan lokal (tingkat kabupaten) yang sungguh-sungguh berfungsi sebagai “poros gerakannya” sendiri serta independen dalam menentukan agenda perjuangannya sendiri.

Hal ini dibuktikan dengan mulai tumbuh kepemimpinan perempuan lokal dari serikat-serikat perempuan anggota HAPSARI yang berani memasuki wilayah publik baik dalam kelompok-kelompok formal di masyarakat maupun di pemerintahan, untuk melakukan dialog dan koreksi terhadap kebijakan yang merugikan perempuan. Misalnya dengan duduk di Badan Perwakilan Desa (BPD), menjadi pengurus pada lembaga-lembaga publik seperti Badan Narkotika Kabupaten (BNK), diikut sertakan dalam perencanaan program-program pemerintah kabupaten seperti Musrenbang, dan sebagainya.

Kesadaran politik dengan perspektif perempuan juga mulai tumbuh secara meluas dikalangan kaum perempuan pedesaan anggota serikat-serikat perempuan yang ada, yang memiliki pengetahuan dan kesadaran bahwa persoalan-persoalan ekonomi, kesehatan, hukum, pendidikan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya merupakan bagian tidak terpisah dari hak-hak politik perempuan.

Namun pada sisi lain, baik HAPSARI maupun serikat-serikat perempuan anggota HAPSARI masih menemukan hambatan dan menghadapi tantangan yaitu ;

  1. Budaya kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat, mulai dari kekerasan negara dalam bentuk kebijakan (peraturan-peraturan) yang merugikan perempuan, kekerasan dalam masyarakat seperti terror, pandangan tidak suka terhadap perempuan yang berorganisasi (pembela hak-hak perempuan), sampai kekerasan dalam rumah tangga yang muncul dalam berbagai bentuk, seperti serangan fisik, stigma negatif, penghancuran karakter, pengambil-alihan kader-kader organisasi, dan sebagainya.
  2. Belum berkembangnya organisasi gerakan perempuan serupa yang mengakar sebagai poros gerakan perempuan lokal di wilayah lain, untuk memperbesar dampak gerakan bagi terwujudnya perubahan sosial yang lebih luas. Sehingga HAPSARI harus mengambil peran sebagai “pelopor” bagi tumbuhnya model gerakan serupa yang dibangun selama ini.

Secara internal, dalam tubuh organisasi HAPSARI sendiri, kapasitas (kemampuan) kepengurusan serikat perempuan anggota HAPSARI masih lemah terutama dalam hal ;

  1. Menerapkan keyakinan gerakan perempuan dalam penghayatan dan pencerminan karakter diri para pemimpin serikat perempuan anggota HAPSARI.
  2. Menerapkan dan memasukkan pemahaman idiologi gerakan perempuan (feminisme) dalam program-program organisasi.
  3. Keterampilan tekhnis mengelola program dan organisasi (menggunakan sumberdaya organisasi seperti komputer, email, melakukan presentasi, membuat proposal dan kelengkapannya, melakukan pengarsipan, administrasi keuangan, dan mengembangkan inisiatif/prakarsa kepemimpinan gerakan)
  4. Kemampuan mengembangkan jaringan, terutama dalam hal melakukan komunikasi dan lobby.

Kelemahan-kelemahan inilah yang akan diatasi, melalui penjabaran salah satu program strategis HAPSARI, yaitu ; Memperkuat organisasi perempuan (khususnya anggota HAPSARI) agar lebih mandiri dalam memperjuangkan cita-cita terjadinya perubahan sosial budaya dan politik yang adil untuk perempuan.

Sementara itu, pemilihan dua tempat pendidikan (Jakarta dan Bandung) merupakan bagian dari strategi untuk menguji daya tahan peserta (meski ada yang harus membawa anaknya yang berusia 1 tahun karena masih menyusu), membangun suasana pendidikan yang lebih hidmat dan menguji peserta untuk dapat melewati masa-masa sulit meninggalkan keluarga selama satu bulan penuh. Serta merupakan strategi untuk mendapatkan sumberdaya (narasumber dan fasilitator) lebih banyak. Karena narasumber dan fasilitator dapat langsung dikunjungi oleh peserta dan sesekali beberapa narasumber hadir ke tempat pendidikan. Tercatat ada empat belas (14) orang narasumber dan fasilitator yang hadir dan memberikan masukan-masukan dengan sukarela dan sungguh-sungguh kepada peserta pendidikan.

“Saya harus melewati masa-masa sulit ketika mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti pendidikan ini. Mulai dari melakukan lobby dengan suami dan anak-anak, orangtua, tetangga, sampai mempersiapkan tercukupinya belanja keluarga selama saya tinggal 1 bulan. Tapi semua akhirnya beres, karena organisasi mendukung penuh keberangkatan saya ke Jakarta dan Bandung,” demikian komentar ibu Rubini dari Serikat Perempuan Petani dan Nelayan (SPPN) kabupaten Serdang Bedagai. ***

Komentar Via Facebook

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here