Memperkuat Pendidikan Warga, Transparansi, dan Akuntabilitas Publik dari Perspektif Perempuan Akar Rumput
Kelas Anti Korupsi merupakan bagian dari kerja Pendidikan Kritis Perempuan yang dikembangkan HAPSARI untuk memperkuat kesadaran warga, transparansi, dan akuntabilitas publik dari perspektif perempuan akar rumput. Bagi HAPSARI, isu anti korupsi tidak hanya berada di ruang hukum, birokrasi, atau lembaga negara. Korupsi juga hadir dalam kehidupan sehari-hari ketika anggaran publik tidak dikelola secara terbuka, layanan dasar tidak sampai kepada warga yang membutuhkan, atau program pembangunan tidak menjawab kebutuhan perempuan, anak, keluarga miskin, penyintas kekerasan, dan kelompok rentan.
Melalui Kelas Anti Korupsi, HAPSARI membangun ruang belajar agar warga, terutama perempuan dan kaum muda, memiliki pengetahuan, keberanian, dan kemampuan untuk bertanya: ke mana anggaran publik digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, apakah prosesnya terbuka, dan apakah program benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Kelas Anti Korupsi tidak dimaksudkan sebagai kelas hukum yang kaku. Ia adalah pendidikan warga yang berangkat dari pengalaman komunitas. Di dalamnya, warga belajar membaca layanan publik, memahami risiko korupsi dalam program pembangunan, mengenali pentingnya data dan informasi, serta membangun keberanian untuk terlibat dalam pengawasan sosial.
1. Mengapa Anti Korupsi Penting bagi Perempuan Akar Rumput?
Dalam kehidupan perempuan akar rumput, dampak korupsi sering muncul bukan sebagai istilah besar, tetapi sebagai beban sehari-hari. Ketika layanan kesehatan tidak berjalan baik, perempuan yang paling sering mengurus anggota keluarga yang sakit. Ketika bantuan sosial tidak tepat sasaran, perempuan yang harus memikirkan ulang dapur keluarga. Ketika program stunting tidak transparan dan tidak tepat manfaat, perempuan dan anak langsung menanggung akibatnya. Ketika layanan perlindungan korban tidak cukup dibiayai, perempuan korban kekerasan makin sulit mengakses pemulihan dan keadilan.
Karena itu, anti korupsi bagi HAPSARI adalah bagian dari perjuangan keadilan sosial. Warga berhak mengetahui bagaimana anggaran dan program publik direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi. Perempuan akar rumput juga berhak hadir dalam ruang pemantauan, bukan hanya menjadi penerima manfaat yang diminta diam.
Kelas Anti Korupsi membantu perempuan membaca hubungan antara anggaran, layanan, hak warga, dan kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, isu anti korupsi menjadi lebih dekat, lebih mudah dipahami, dan lebih relevan bagi komunitas.
2. Jejak Kerja HAPSARI dalam Isu Anti Korupsi
HAPSARI memiliki rekam jejak dalam memperkuat isu transparansi, pengawasan sosial, dan akuntabilitas publik. Jejak ini antara lain tumbuh melalui kerja sama dan jejaring dengan Transparency International Indonesia (TII). Hubungan HAPSARI dengan TII mulai terbangun ketika sama-sama berada dalam jejaring lembaga mitra Ford Foundation dan kemudian berkembang menjadi kerja sama kegiatan pemantauan pengadaan barang dan jasa publik di Sumatera Utara.
Sepanjang Mei sampai September 2023, HAPSARI terlibat dalam program konsolidasi organisasi masyarakat sipil dan orang muda anti korupsi dalam pemantauan pengadaan publik berbasis warga di Sumatera Utara. Program ini memperkuat kapasitas warga dan orang muda untuk memahami pengadaan barang dan jasa, membaca informasi publik, melakukan pemantauan lapangan, serta membangun dialog dengan pihak terkait.
Dalam kerja ini, HAPSARI tidak berdiri sebagai penonton. HAPSARI membawa perspektif perempuan akar rumput ke dalam isu anti korupsi: bahwa transparansi dan akuntabilitas harus diukur dari dampaknya terhadap warga, terutama kelompok yang paling sering tidak didengar dalam perencanaan dan pelaksanaan program publik.
3. Pengadaan Barang/Jasa, Stunting, dan Hak Warga atas Layanan Publik
Salah satu fokus penting dalam kerja Kelas Anti Korupsi adalah pemantauan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah. Pengadaan publik berkaitan langsung dengan layanan yang diterima warga: pembangunan infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, bantuan sosial, program pangan, layanan stunting, hingga berbagai program yang menyentuh kehidupan keluarga miskin dan komunitas desa/kelurahan.
Dalam pengalaman HAPSARI bersama TII, pemantauan PBJ dilakukan dengan pendekatan pendidikan warga dan audit sosial. Warga dan kaum muda belajar menggunakan informasi yang tersedia, termasuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), melakukan kunjungan lapangan, dan mewawancarai penerima manfaat, khususnya dalam program stunting.
Isu stunting penting bagi HAPSARI karena sangat dekat dengan kehidupan perempuan. Ketika program percepatan penurunan stunting tidak tepat sasaran, tidak transparan, atau tidak sesuai kebutuhan warga, beban utamanya kembali kepada keluarga, terutama perempuan yang bertanggung jawab atas kerja perawatan, pangan, kesehatan, dan pengasuhan anak.
4. Pendekatan Kelas Anti Korupsi HAPSARI
Kelas Anti Korupsi menggunakan pendekatan pendidikan kritis berbasis pengalaman warga. Fasilitator tidak menempatkan peserta sebagai penerima materi pasif, tetapi sebagai warga yang memiliki pengalaman, pengetahuan, dan hak untuk bertanya. Proses belajar dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami komunitas, menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Dalam kelas ini, peserta diajak memahami apa itu anggaran publik, bagaimana program pemerintah dirancang, mengapa pengadaan barang dan jasa perlu diawasi, bagaimana warga dapat mengakses informasi, dan bagaimana temuan warga dapat disampaikan secara aman dan bertanggung jawab.
Pendekatan HAPSARI menekankan bahwa pengawasan publik bukan hanya tugas lembaga resmi. Warga juga memiliki hak dan peran untuk memastikan pembangunan berjalan adil, transparan, dan berpihak kepada kebutuhan komunitas.
5. Peran Perempuan dan Kaum Muda
Kelas Anti Korupsi membuka ruang bagi perempuan dan kaum muda untuk terlibat dalam pengawasan sosial. Mereka belajar membaca persoalan publik, memahami risiko korupsi dalam layanan dasar, mendokumentasikan pengalaman warga, dan membangun dialog dengan pihak terkait.
Bagi HAPSARI, keterlibatan perempuan dan kaum muda penting karena mereka sering berada paling dekat dengan dampak kebijakan: di rumah tangga, sekolah, posyandu, layanan kesehatan, desa, dan komunitas. Dengan pengetahuan yang tepat, mereka dapat menjadi penggerak akuntabilitas publik yang berakar pada pengalaman warga.
Keterlibatan perempuan dalam isu anti korupsi juga memperluas cara kita memahami korupsi. Korupsi bukan hanya soal angka kerugian negara, tetapi juga soal hilangnya hak warga atas layanan yang baik, anggaran yang adil, informasi yang terbuka, dan ruang partisipasi yang bermakna.
6. Capaian Pembelajaran
Melalui kerja-kerja Kelas Anti Korupsi dan pemantauan publik, HAPSARI memperoleh sejumlah pembelajaran penting. Pertama, isu anti korupsi dapat dipahami lebih mudah ketika dihubungkan dengan pengalaman warga atas layanan publik. Kedua, perempuan akar rumput dan kaum muda mampu terlibat dalam pengawasan sosial ketika mendapatkan ruang belajar, informasi, dan pendampingan yang tepat. Ketiga, transparansi anggaran dan pengadaan publik perlu dibaca bersama isu keadilan gender, perlindungan anak, kesehatan keluarga, dan pemenuhan hak dasar warga.
Kerja sama dengan TII juga memperkuat kapasitas HAPSARI dalam advokasi anggaran, pengawasan penggunaan dana publik, dan pemantauan pengadaan barang dan jasa. Pengalaman ini memperluas kontribusi HAPSARI dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pencegahan korupsi di tingkat lokal dan regional.
7. Arah Pengembangan
Ke depan, HAPSARI dapat mengembangkan Kelas Anti Korupsi sebagai ruang belajar warga yang lebih sistematis di bawah payung Pendidikan Kritis Perempuan. Tema-tema yang dapat dikembangkan antara lain hak atas informasi publik, anggaran desa/kelurahan, pemantauan layanan stunting, layanan perlindungan perempuan dan anak, pengadaan barang dan jasa, audit sosial, serta mekanisme pengaduan warga.
HAPSARI juga terbuka untuk membangun kembali kerja sama dengan mitra, jaringan masyarakat sipil, lembaga pendidikan, pemerintah, media, dan organisasi yang memiliki perhatian pada tata kelola yang bersih, partisipatif, dan berpihak kepada warga.
Bagi HAPSARI, anti korupsi bukan hanya soal menghukum pelaku. Anti korupsi juga berarti memastikan warga memiliki hak untuk tahu, hak untuk bertanya, hak untuk mengawasi, dan hak untuk menikmati layanan publik yang adil.
| Posisi Kelas Anti Korupsi
Kelas Anti Korupsi adalah ruang pendidikan warga yang menghubungkan isu transparansi, pengawasan sosial, dan akuntabilitas publik dengan pengalaman perempuan akar rumput atas layanan dasar, program pembangunan, dan hak warga. |
Kontribusi HAPSARI untuk Isu Anti Korupsi:
Pendidikan warga:
Membuka ruang belajar agar warga memahami anggaran, layanan publik, pengadaan barang/jasa, dan hak atas informasi.
Perspektif perempuan akar rumput:
Membaca dampak korupsi dari pengalaman perempuan, anak, keluarga miskin, penyintas kekerasan, dan komunitas rentan.
Pemantauan publik:
Menguatkan keterlibatan warga dan kaum muda dalam audit sosial, pemantauan PBJ, dan dialog dengan pihak terkait.
Kemitraan:
Bekerja bersama jaringan masyarakat sipil, termasuk Transparency International Indonesia, untuk memperkuat kapasitas anti korupsi di tingkat lokal.
Arah pengembangan:
Mengembangkan Kelas Anti Korupsi sebagai bagian dari Pendidikan Kritis Perempuan dan penguatan akuntabilitas publik berbasis komunitas.
Kliping: