FederasiHapsari: Mayoritas perempuan desa di akar rumput telah terposisi marginal karena peran gendernya. Kemiskinan (aset, sumberdaya produksi, pengetahuan, uang) memperkuatkan ketidaksamaan terhadap akses pendidikan, menambah beban ganda mereka sebagai pekerja dengan upah rendah dan penjaga rumah, sekaligus membatasi partisipasi dan suara mereka dalam ruang publik.
Menumbuhkan kepemimpinan perempuan basis yang mempunyai akar di komunitasnya, mampu menyuarakan kepentingan (kaum perempuan) yang selama ini menjadi kelompok marginal dan suaranya cenderung tidak didengar oleh masyarakat dan pemerintah, adalah upaya tiada henti yang dilakukan HAPSARI melalui berbagai program dan kegiatan.
Mengembangkan forum-forum dialog partisipatif dan dinamis antara masyarakat sipil (serikat-serikat perempuan basis anggota HAPSARI) dengan pemerintah daerah dan legislative; sebagai model komunikasi untuk membangun watak “melayani rakyat” di kalangan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan, adalah upaya berikutnya.
Oleh karena itu, kapasitas kepemimpinan perempuan basis di tingkat local perlu ditingkatkan. Kepemimpinan yang mampu membangun relasi dan interaksi dengan pimpinan pemerintah daerah, dinas/instansi pemerintah (SKPD) dan kalangan dewan perwakilan di tingkat daerah, sekaligus mendorong berkembangnya kualitas kepemimpinan pemerintah dan legislative daerah yang demokratis.
Untuk memenuhi harapan-harapan ideal itu, secara berkala HAPSARI menyelenggarakan pendidikan Pendidikan Hak Kewarganegaraan dan Pelatihan Advokasi dan Lobby, Audiensi dengan Kepala/Wakil Kepala Daerah, serta Forum Dialog Multi Pihak (komunitas warga, pemerintah dan legislative). Kali ini, HAPSARI bekerjasama dengan Yayasan Tifa Jakarta yang mempunyai misi serupa dengan HAPSARI : mendorong sistim pemerintahan yang demokratis.
Bagi para kader perempuan basis anggota HAPSARI, mendapat kesempatan mengikuti pendidikan di luar rumah adalah kesempatan yang sangat berharga dalam hidup mereka. Meski harus membawa anak-anak mereka, menyiapkan makanan untuk tiga hari di rumah karena tak pulang tiga hari mengikuti pendidikan, bukan masalah bagi mereka. 
Karena ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan menjadi modal sosial yang sangat penting dan berguna dalam kehidupan mereka selanjutnya. Mereka memiliki kesempatan ke luar rumah untuk bergaul dengan sesama perempuan basis lainnya. Saling bercerita, berbagi pengalaman sebagai sesama Ibu rumah tangga yang kesulitan ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk, mengurus Jamkesmas, Akte Kelahiran Anak, Raskin, dll. Dan pada akhirnya, saling menguatkan (memberi dukungan).
Mendapat pengetahuan tentang Sistim Pemerintahan Daerah pada salah satu sesi di Pendidikan Hak Kewarganegaraan misalnya, adalah sesuatu yang baru dan memberi motivasi kuat untuk melakukan sesuatu di lingkungannya. Bahwa kerja-kerja pemerintah daerah ada dalam pengawasan DPR-D, bahwa rakyat biasa (dan perempuan desa biasa) sangat mungkin bertemu dan berdialog langsung dengan pemerintah dan legislative. “Gak nyangka bisa masuk kantor DPR, masuk kantor Bupati dan bicara langsung sama pejabat-pejabat pemerintah itu…” Ucap Mariana, sambil menggendong anaknya.
“Kami jadi berani ngomong, karena kami sudah belajar tentang apa itu loby dan bagaimana cara bicara dengan pejabat pemerintah dan DPR. Kami belajar tentang bagaimana membangun relasi yang berkomitmen untuk peningkatan ekonomi perempuan desa, tak sekedar bertemu saja. Sekarang kami dari Serikat Perempuan Independen (SPI) Deli Serdang malah sudah masukkan proposal, ke Dinas Koperasi,” kata Sri Rahayu, Ketua SPI Deli Serdang. 
Hasil-hasil ini mungkin hal yang sangat biasa bagi kalangan aktifis elit dunia pergerakan rakyat (aktifis NGO), tapi bagi HAPSARI ini menjadi luar biasa, karena komunitas yang diorganisir, didik dan “didekatkan” dengan kalangan pelaksana dan pengambil kebijakan adalah kalangan perempuan basis akar rumput. Yang sepanjang hidupnya tidak keluar rumah untuk urusan publik, apalagi urusan pemerintahan.
Itu sebabnya, ketika ada peluang kerjasama dengan Yayasan Tifa Jakarta untuk program advokasi dengan tema pemerintahan yang demokratis, HAPSARI berupaya mengaksesnya. Karena, seperti disebut oleh Hardiyansyah Ahmad dalam ”Tinjauan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance dan Reinventing Government dalam Pelayanan Publik pada era Otonomi Daerah[1] bahwa kebijakan desentralisasi pada hakekatnya memiliki tujuan utama, yaitu tujuan politik dan tujuan administratif.
Tujuan politik, diarahkan untuk memberi ruang gerak masyarakat dalam tataran pengembangan partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan demokrasi. Disisi lain dari pendekatan aspek pendemokrasian daerah, memposisikan pemerintahan daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal. Diharapkan pada saatnya, secara agregat daerah memberikan kontribusi signifikan tehadap perkembangan pendidikan politik secara nasional, dan terwujudnya civil society. Sedangkan tujuan administratif, memposisikan pemerintah daerah sebagai unit pelayanan yang dekat dengan masyarakat yang diharapkan dapat berfungsi maksimal dalam menyediakan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Semoga, kontribusi HAPSARI bersama Tifa dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan masyarakat sipil khususnya dari kalangan perempuan basis ini, dapat lebih mendorong adanya transparansi pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan daerah.***
[1]Hardiyansyah Ahmad, Dosen PNS dpk pada Universitas Bina Darma Palembang; http://hardiyansyah-ahmad.blogspot.com
