Perjalanan HAPSARI dari waktu ke waktu, (sejak berdiri tahun 1990) sampai pada ditetapkannya perubahan bentuk organisasi ‘dari yayasan menjadi perkumpulan’ yang berbentuk federasi (2004) tentu saja mengalami berbagai persoalan. Dan persoalan utama yang dihadapi HAPSARI antara lain, bagaimana dapat terus menerus mengembangkan dan memelihara anggotanya. Sesuai dengan salah satu tujuan HAPSARI untuk mencetak pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat desa hingga nasional, maka sistim kaderisasi organisasi menjadi tumpuannya.
Sejak membuat panduan tertulis (modul) tentang sistim kaderisasi yang dicetak (untuk internal) tahun 2006 yang menggunakan sistem kaderisasi berjenjang, HAPSARI cukup terbantu dalam mengupayakan penumbuhan kader-kadernya. Modul tersebut secara umum cukup lengkap dan praktis sebagai panduan HAPSARI dan serikat-serikat perempuan anggotanya untuk merekrut, membina dan mengembangkan kapasitas anggota-anggotanya. Modul tersebut juga menyediakan materi-materi pendidikan yang diperlukan anggota pada setiap tingkatan. Isi modul sistem kaderisasi HAPSARI tidak hanya menjelaskan tentang pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh anggota dan kader tapi juga menekankan sikap dan pengembangan karakter tiap-tiap individu.
Bekerjasama dengan Pergerakan Bandung, modul ini telah diuji dan mendapatkan beberapa penyempurnaan pada tahun 2007. Hasilnya, penguatan-penguatan di tingkat serikat anggota HAPSARI terus meningkat, dengan indicator antara lain terjadinya penguatan kapasitas kepemimpinan (kepengurusan), kelengkapan struktur organisasi mulai tingkat kabupaten – kecamatan dan desa, serta terjadinya regenerasi kepemimpinan baik di tingkat federasi HAPSARI maupun di serikat.
Namun, evaluator eksternal HAPSARI tahun 2010 telah memberikan rekomendasi berkenaan dengan upaya perbaikian sistim kaderisasi HAPSARI saat ini. Evaluator HAPSARI (Syaiful Bahari) mencatat bahwa :
…..bahwa HAPSARI saat ini sepenuhnya menuju pada pembangunan struktur dan karakter sebagai ormas perempuan. Berbeda dari 10 tahun yang lalu, HAPSARI baik struktur, karakter dan cara kerjanya masih kental ke LSM-annya dengan pendekatan kelompok dampingan di satu atau dua desa dan advokasi kebijakan[1]. Sekarang ini HAPSARI tengah memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratannya sebagai Ormas. Walaupun masih ada juga sifat-sifat dan tradisi bawaan ke LSM-an yang masih melekat hingga kini seperti masih bergantung pada lembaga donor.
Pada bagian lain, evaluator juga menunjukkan tantangan yang harus dijawab HAPSARI, untuk kepentingan memperkuat Kader dan kebutuhan ‘staf profesional’ serta sistemisasi tingkatan kader. Dari tantangan ini, evaluator merekomenasikan :
- Mendialogkan kebutuhan “tugas perbantuan” operasional sehari-hari dari orang-orang profesional untuk membantu sekretariat dalam kurun waktu tertentu.
- Komplementer dengan sistem yang ada sekarang untuk identifikasi kemampuan kader, mengembangkan sistem penilaian kader yang lebih tertata, dibarengi dengan data-base kapasitas kader.
Beberapa catatan rekomendasi tersebut bagi HAPSARI sangat penting untuk ditindak lanjuti. Maka dilakukanlah pertemuan yang disebut Lokakarya Evaluasi Sistim Kaderisasi HAPSARI, tanggal 15 – 17 Maret 2011 di Jogyakarta.
Tujuan Kegiatan;
Secara khusus, tujuan dilakukannya lokakarya ini adalah:
- Membicarakan, membahas dan mencari strategi baru untuk memperbaiki kualitas sistim kaderisasi HAPSARI yang sudah berjalan selama ini.
- Dalam waktu cepat segera merancang sistim dan menjalankan model kaderisasi dalam tubuh organisasi HAPSARI (sekretariat dan serikat anggota) yang menghasilkan penguatan kader (orang) dan organisasi sekaligus.
- Mendefenisikan sendiri soal “tugas perbantuan” untuk operasional organisasi dan istilah “staf professional” di HAPSARI.
[1] Secara sederhana pembedaan LSM dengan Ormas dapat dilihat dari sebaran basis keanggotaan, struktur dan mekanisme pengambilan keputusan, cara atau langgam kerja. LSM tidak mengenal basis keanggotaan secara administratif territorial, lebih cenderung memilih kelompok dampingan secara acak non hirarkial, pendekatannya programatik, tidak memerlukan legalitas formal bahkan cenderung anti negara, pendanaan tergantung donor. Sementara Ormas kebalikannya, basis keanggotaan tersebar berdasarkan administrative territorial dan cenderung hirarkial, pendekatan selain programatik juga organisasional, legalitas formal merupakan persyaratan, bersedia mengikuti aturan main negara, pendanaan bersumber dari anggota dan dana publik.
