Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak menjadi program prioritas yang sangat diperhatikan oleh Kementerian PP-PA. Hal tersebut sejalan dengan program ke-5 Visi Misi Presiden yang terangkum dalam Nawacita yang sekaligus terintegrasikan dengan Visi Misi Kementerian, yakni program peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Begitulah hal yang disampaikan Menteri PP-PA, Yohana S. Yembise saat menghadiri Sarasehan Nasional dalam rangka Peringatan 24 tahun Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI), di Yogyakarta, Sabtu (6/12) lalu.
Kementerian PP-PA terlibat langsung di dalam program peningkatan kualitas hidup manusia, utamanya perempuan dan anak. Hal ini perlu menjadi perhatian karena hampir separuh penduduk Indonesia adalah perempuan, dan mereka memiliki peran utama untuk masa depan bangsa Indonesia, juga anak-anak yang harus disiapkan kualitasnya agar siap menghadapi bonus demografi, ” tegas Yohana dalam acara yang digelar di Graha Sabha Pramana, Universitas Gajah Mada tersebut. Lebih lanjut Yohana memaparkan bahwa dasar dari peningkatan kualitas hidup perempuan dapat dilihat dari indeks pembangunan gendernya, yaitu dengan melihat besar kecilnya kesenjangan yang ada antara perempuan dan laki-laki dalam pembangunan.
”Saat ini kesenjangan masih terjadi. Jika dilihat lebih dalam, maka kesenjangan tersebut dilihat dari tiga hal, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi,” ungkap Yohana. Dari segi kesehatan, masih tingginya tingkat kematian ibu yaitu 359/10.000 kelahiran hidup, juga meningkatnya penularan HIV/AIDS kepada perempuan/ibu rumah tangga dan bayi masih menjadi PR besar yang harus diperbaiki. Kemudian, dari aspek pendidikan, menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing terhadap perubahan global. Berdasarkan hasil Susenas 2012, jika dilihat dari kelompok perempuannya, maka masih banyak perempuan (8,30%) yang buta huruf dan bersekolah rata-rata selama 7,68 tahun. Hal tersebut berarti banyak pendidikan perempuan hanya sampai SMP saja. Dari aspek ekonomi, seringkali yang diperhatikan banyak orang adalah dari tingkat partisipasi angkatan kerja. Padahal perempuan umumnya bekerja di sektor informal. Oleh sebab itu, seringkali mereka tidak tercatat dalam statistik dan juga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Menimbang betapa pentingnya aspek ekonomi sebagai penunjang kesejahteraan keluarga, maka Kementerian PP-PA telah mempersiapkan Kebijakan Pengembangan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Perempuan dalam Sistem Ekonomi Rumah Tangga.
”Kami akan bekerjasama dengan Kementerian Koordinasi bidang Perekonomian agar dalam pelaksanaannya industri rumahan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, mencegah pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta menumbuhkan wirausaha baru,”ujar Menteri yang berasal dari Papua tersebut.
Apresiasi HAPSARI
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PP-PA menyampaikan apresiasinya kepada HAPSARI sebagai organisasi massa perempuan non–pemerintah dan non-politik, yang telah menjadi sebuah mediator dan fasilitator antara rakyat dengan pemerintah maupun swasta, dan juga sudah memberikan perhatian terhadap peningkatan peran perempuan dalam melakukan perubahan sosial budaya, politik dan ekonomi.
”HAPSARI telah ikut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan yang memang masih perlu ditingkatkan. Pada kesempatan ini saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada panitia yang telah mencurahkan waktu dan tenaga demi berlangsungnya Sarasehan Nasional ini,” ungkap Yohana di hadapan peserta kegiatan Sarasehan, yang juga dihadiri oleh pejabat pemerintah dari berbagai daerah, Rektor UGM, dan juga stakeholder terkait, seperti Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK), juga Institute for Research and Empowerment (IRE).
HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
Telp.& Fax (021) 3456239, e-mail : humas.kpppa@gmail.com
