Ironi Ke(tidak)tahanan Pangan

FederasiHapsari: Ketika satu keluarga mengalami ancaman ke(tidak)tahanan pangan, perempuanlah yang pertama kali harus mengalah untuk tidur dengan perut lapar, atau makan dalam jumlah gizi yang lebih sedikit, karena harus mengutamakan suami (laki-laki sebagai kepala keluarga) dan anak-anak mereka. Harus bekerja dengan beban ganda; mengurus rumah tangga dan mencari penghasilan tambahan di luar rumah.

Ironi Ke(tidak)tahanan Pangan di Kabupaten Serdang Bedagai

Pada tahun 2008 kabupaten Serdang Bedagai mendapat Kado Akhir Tahun : Bupati Sergai terima Penghargaan Kepatang (Ketahanan Pangan) tingkat nasional dari Presiden[1].

Tetapi empat bulan terakhir di tahun 2012 hasil survey HAPSARI dengan 118 responden survey menggunakan metoda HFIAS (Household Food Insecurity Access Scale) menunjukkan bahwa 68,6 % keluarga (rumah tangga) masyarakat di dua kecamatan (Pantai Cermin dan Teluk Mengkudu) kabupaten Serdang Bedagai, masuk dalam kategori rawan pangan tingkat sedang dan semakin dekat dengan ketidak amanan pangan[2].

Dengan hitungan dan defenisi berdasarkan metode proporsional sample random, dari 118 rumah tangga yang menjadi sampel, 114 diantaranya ditemukan mengalami ancaman ke(tidak)tahanan pangan. Berdasarkan indikator HFIAS yang mengkategorikan rumah tangga dalam 4 level ketidak amanan pangan (acces) yaitu;  kategori 1 (aman pangan), kategori 2 (sedikit rawan pangan), kategori 3 (rawang pangan  tingkat sedang) dan kategori 4 (sangat rawan pangan);

• Hasil survey menunjukan bahwa mayoritas  (68,6%) eumah tangga di Desa Bogak Besar dan Desa Kota Pari masuk ke dalam kategori 3, yaitu rawan pangan tingkat sedang.  Sementara itu keseluruhan rumah tangga yang disurvey dapat digolongkan antara kategori 2 dan 3 (dengan rata-rata 2,83), dan semakin dekat dengan ketidak amanan pangan.

Bersama ICCO Kerk in Actie Indonesia, HAPSARI telah melakukan diintervensi melalui program : “Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Penguatan Komunitas Perempuan untuk Ketahanan Pangan” di kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara.

Tujuannya, untuk membangun kemandirian ketahanan pangan masyarakat yang bertumpu pada kemampuan sumberdaya alam, budaya dan kelembagaan lokal untuk peningkatan perlindungan hak atas sumberdaya alam dan kualitas kesejahteraan.

Selain melakukan survey untuk memperoleh data dan hasil analisa data yang dapat dipertanggungjawabkan, program ini secara khusus menjangkau perempuan miskin di wilayah pesisir, dengan beberapa kegiatan diantaranya : pemanfaatan lahan pekarangan dengan dasar pengetahuan dan kesadaran untuk membangun sistim ketahanan pangan keluarga secara mandiri.

Gender dan Pendekatan Berbasis Hak :

Perempuan adalah kelompok korban pertama dalam diskriminasi. Program ini telah memberikan empati pada non-diskriminasi gender, dengan memberikan  pemberdayaan kepada komunitas perempuan marginal untuk memperluas akses mereka terhadap pengetahuan, sumber-sumber pangan dan dialog dengan pemerintah untuk mendapatkan dukungan kebijakan yang melindungi hak-hak mereka atas pangan.

Pendekatan berbasis hak yang diturunkan ke dalam program ini adalah, dengan menempatkan konsep formal ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1996 tentang pangan yaitu :

1. “Terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau” sebagai Hak Warga Negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara melalui aparat pemerintahannya.
2. Pendekatan berbasis hak memberikan empati pada non-diskriminasi, perhatian pada kerentanan dan pemberdayaan. Dalam program ini, empati pada non diskriminasi, perhatian pada kerentanan dan pemberdayaan diberikan terutama untuk komunitas perempuan melayan yang marginal.

Program ini sedang berjalan, semoga berhasil memangun kemandirian ketahanan pangan masyarakat yang bertumpu pada kemampuan sumberdaya alam, budaya dan kelembagaan lokal untuk peningkatan perlindungan hak atas sumberdaya alam dan kualitas kesejahteraan.***

Komentar Via Facebook