Maria Ulfah Soebadio, wanita Indonesia pertama yang bergelar meester in de rechten (sarjana hukum), pernah menjabat menteri sosial pada Kabinet Syahrir, jadi anggota DPA, aktif dalam pergerakan politik. Ia wanita Indonesia pertama yang bergelar meester in de rechten alias sarjana hukum. Ia juga wanita pertama yang duduk sebagai menteri. Ia pula wanita pertama yang menjadi anggota DPA. Dan ia satu-satunya wanita yang untuk menikah perlu minta izin terlebih dulu kepada kepala negara. Ia adalah Maria Ulfah. Memang hebat, biarlah.
“Sebenarnya orang tua saya menginginkan saya menjadi dokter. Tapi saya sendiri takut melihat darah”, kata Maria (66 tahun-pada tahun 1997). Lalu karena melihat begitu banyak kaum wanita yang diperlakukan semena-mena, ia pun berniat melindungi kaumnya dari sudut hukum. Dan ia pun berhasil menggondol gelar meester itu di negeri Belanda. Ketika Sutan Sjahrir membentuk kabinet (Maret 1946), Maria diminta duduk sebagai menteri sosial. Begitu pula ketika Sjahrir membentuk kabinet lagi (Oktober 196), kursi menteri sosial diserahkan lagi kepada Maria.
Sembilan tahun kemudian, Maria dikenal orang sebagai anggota DPA. Suaminya yang pertama, Mr. Santoso, adalah bekas sekjen Departemen P dan K (menikah 28 Pebruari 1938 di Kuningan). Gugur di Yogya dalam agresi Belanda ke II, 1948. Dan pernikahannya yang kedua dengan Soebadio Sastrosatomo, tokoh PSI (Partai Sosialis Indonesia) itu – yang dilakukan dengan minta izin dulu kepada Presiden Soekarno — memang rada menarik. Soebadio, sejak zaman revolusi bersenjata memang akrab dengan keluarga Santoso-Maria Ulfah. Tahun 1941 keluarga Maria pindah ke jalan Guntur 49, sementara Soebadio sejak zaman kolonial sudah di jalan yang sama, nomor 23.
Persahabatan cukup akrab, terutama karena sama-sama seide, meski Maria belum secara resmi menjadi anggota PSI. Dan di kalangan orang PSI pun, sepeninggal Santoso, hubungan Maria Soebadio sudah diketahui sebagai ‘membunga’. “Waktu itu saya merasa sudah bebas, karena anak angkat saya yang sudah insinyur sudah pula melangsungkan pernikahan itu tahun 1959. Jadi fikiran untuk berumah-tangga timbul kembali” tutur Maria kepada Mansur Amin dari TEMPO.
Dengan Santoso, Maria tak dianugerahi seorang anak pun. Maka diangkatnya kemenakan Santoso, Darmawan, menjadi anak. Sampailah saatnya, awal 1962, Soebadio ditahan pemerintah. Soekarang di Madiun bersama-sama Mr. Moh. Roem Prawoto Mangkusasmito, Mochtar Lubis dan lain-lain. Para tahanan tentu saja dijenguk oleh isteri dan keluarga masing-masing. “Lha pak Badio itu tak punya isteri. Paling-paling dijenguk oleh kakak dan ibunya”, kata Maria. “Kan lain keadaannya? Dan saya selalu tertarik pada orang yang sedang dalam kesulitan”, katanya. Maka kunjungan-kunjungan ke Madiun pun dilakukannya, meski tidak selalu lancar. Sebab hanya isteri saja yang secara teratur, sebulan sekali, boleh berkunjung “Lalu atas nasihat dr. Soebandrio, yang juga saya kenal, saya menulis surat kepada Bung Karno agar diijinkan menikah dengan Soebadio”, tutur Maria. Maklum, menikah dengan tahanan politik. Dr. Soebandrio ketika itu adalah wakil perdana menteri dan ketua Biro Pusat Intelijen (BPI) yang justru menahan Soebadio.
“Keputusan menikah itu saya ambil kira-kira akhir tahun 1963, bulan Oktober atau Nopermber”. Dan rupanya Bung Karno mengijinkan. Lalu Soebadio dikasih cuti 10 hari. Dikawal oleh Djoko Santoso, orang BPI, tanggal 8 Januari 1964 Soebadio tiba di Jakarta. Tanggal 10 akad nikah dilangsungkan di rumah Maria dan tinggal di sana sampai habis masa cuti. Kemudian, tentu saja, harus kembali ke rumah tahanan di Madiun. Maria lahir di Serang 18 Agustus 1911 dari keluarga Banten yang cukup terpandang. Sejak kecil sudah tampak hatinya yang keras. Sering kali timbul perbedaan pendapat dengan ayahnya. Tapi sang ayah, Moehammad Achmad bupati Kuningan, lebih sering membenarkan pendapat puterinya.
Masih muda belia, Maria sudah terjun dalam pergerakan wanita. Ia hadir pula dalam Kongres Perempoean Indonesia di Yogya. Ketika itu ia mengajar di Perguruan Rakyat dan Perguruan Muhammadiyah Jakarta. “Dalam kongres itulah saya berkenalan pula dengan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan seperti Wilopo, Soemanang dan lain-lain”, tuturnya. Dan karena kongres itu oleh Belanda dianggap salah satu kegiatan dari pergerakan kebangsaan, maka PID (Politieke Inlichtingen Dienst, polisi rahasia Belanda) mengawasinya. Maria sendiri tak luput dari inceran PID, meski ia bukan anggota sesuatu partai politik.
Gerwani-Getol Walhasil, ayah Maria yang bupati dipanggillah oleh residen van der Plaas untuk dimintai pertanggungjawaban atas polah-tingkah anaknya. “Ayah saya menjawab: dia sudah dewasa sekarang dan saya tak bisa melarangnya”, Maria bercerita. “Saya berbahagia punya ayah yang progresif dan tidak pernah melarang saya ikut pergerakan kebangsaan”. Pikiran maju sang bupati memang kemudian terbukti. Setelah pensiun, Moehammad Achmad nasuk Parindra (Partai Indonesia Raya) yang ketika itu cukup terkenal sebagai partai nasionalis. “Akibatnya, waktu itu banyak yang jadi heboh mempersoalkan seorang pensiunan bupati kok malah justru ikut pergerakan kebangsaan melawan penjajah”, kata Maria lagi dengan bangga.
Perkenalannya dengan tokoh-tokoh kebangsaan di zaman Belanda mendorong Maria ke dunia politik. Kemudian, “saya juga kenal baik Bung Sjahrir dan sangat tertarik dengan ide-idenya”, kata Maria. “Tapi ketika itu saya belum masuk PSI”. Pada waktu masih menjanda pun, Maria sibuk dengan organisasi-organisasi wanita. Pertama kali, ia aktif dalam Perwari. Sehingga pada saat diangkat sebagai menteri sosial, “saya tidak mewakili GWS, melainkan saya semata-mata orang Perwari”, Maria menjelaskan.
GWS atau Gerakan Wanita Sosialis adalah organisasi wanita PSI. Dia juga aktif dalam Kowani (Kongres Wanita Indonesia) sebagai wakil perorangan. Selama 11 tahun, sejak 1952, ia aktif memimpin itu perkumpulan. “Tapi semasa Gerwani/PKI getol menguasai Kowani, saya sudah mengundurkan diri sama sekali”. Sekarang, Maria masih aktif dalam Kowani meski hanya tercatat sebagai sesepuh. Baru tahun 1955 ia aktif masuk organisasi politik. Ia masuk PSI.
Dengan Soebadio, Maria juga tidak dikaruniai seorang anak pun. Dan kini ia hidup dengan sejumlah uang pensiun sebagai bekas menteri dan anggota DPA, plus uang pensiun suaminya yang bekas anggota DPR. Berapa yang ia terima sebulan? Hanya dengan senyum ia menjawab. Cukupkah? “Yah, dicukup-cukupkanlah”, katanya.
Tentu saja lebih dari lumayan, sebab keluarga kecil ini sejak 10 tahun lewat juga punya simpanan deposito di sebuah bank seharga sebuah rumah di daerah Menteng. Rumah di jalan Guntur yang dihuninya kini, terletak di kawasan yang tak terlalu tenang. Bis-bis kota tak pernah sunyi lewat di depannya. Tapi rumah tua itu diatur dengan apik. Ruang tamu berisi 2 stel kursi antik dari kayu jati dengan alas rotan. Di sebelahnya berdiri lemari dan meja kecil, juga dari jati dan antik. Benda-benda porselin membebani lemari dan meja kecil itu. Dan 2 lampu duduk menambah lengkapnya peralatan.
Selama beberapa bulan terakhir, suaminya mengadakan perjalanan keliling di luar negeri. Ia sedang studi untuk penulisan sebuah buku mengenai periode perjuangan kemerdekaan yang beberapa di antaranya belum ditulis orang. Diperkirakan pertengahan Pebruari ini sudah tiba kembali di tanah air. Dan sementara itu Maria kembali ke profesi yang sejak muda dicita-citakannya: melindungi kaum Hawa secara hukum.
(Dikutip dari : www.http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/1977)
SAlam kenal